2enam.com, MAMUJU – Temuan Vaksin palsu umumnya didapat dari orang-orang yang memanfaatkan permintaan vaksin di luar program pemerintah atau produksi biofarma.
Untuk Kabupaten Mamuju, Diakui Kadis Kesehatan Mamuju, Hajrah As’ad kalau masuknya vaksin ke kabupaten mamuju itu, melalui satu pintu yakni dari kementrian kesehatan. Kalau pun ada yang lain, selain dari kementrian kesehatan, menurut Hajrah, pihaknya tentu tak bisa mempertanggung jawabkan.
“Untuk Kabupaten mamuju, saya belum menerima laporan terkait vaksin palsu. Kalaupun ada tentu kami akan mengecek lansung Kerumah sakit atau puskesmas ,” ujar Hajrah
Adapun sembilan jenis vaksin wajib yang disediakan pemerintah adalah vaksin Hepatitis B Rekombinan, BCG, Trivalen Oral Polio Vaccine, Bivalen Oral Polio Vaccine, Inactivated Polio Vaccine, campak, Difteri Tetanus, Tetanus Difteri, dan Pentavalen DPT-HB-Hib.
Saat ditanyai terkait proses pengecekan vaksin atau 1 obat-obatan yang masuk ke ibukota Provinsi ini. Hajrah mengatakan kalau semua vaksin atau obat-obatan itu di cek di Badan pengawas obat dan makanan. Namun sayangnya Di Sulbar belum ada BPOM.
“BPOM masih dalam tahap pembentukan sehingga belum beroperasi. Sehingga pengecekan masih dilakukan di provinsi lain, yakni Makassar (Sulsel).
Vaksin palsu kemungkinan beredar karena adanya sarana pelayanan kesehatan yang menyuplai kemasan sisa digunakan untuk memproduksi vaksin palsu. Limbah menjadi tanggung jawab tiap-tiap rumah sakit, karena itu pemerintah seyogianya melakukan pengecekan terkait isu vaksin palsu ini.
Hal senada juga di sampaikan Bupati Mamuju H Habsi wahid saat ditemui diruang kerja nya mengatakan, Terkait maraknya Pemberitaan tentang Vaksin Palsu, pemerintah Kabupaten Mamuju telah memerintahkan Dinas Kesehatan Mamuju untuk membentuk Tim pemantau vaksin bekerjasama dengan BPOM Sulawesi Selatan.
“Beredarnya vaksin palsu yang dilihat dipemberitaan selaku Bupati sangat prihatin karena merugikan masyarakat dan telah saya perintahkan kepala dinas Kesehatan H Hajra Menelusuri Vaksin tersebut di mamuju dengan membentuk Tim Pemantau kerjasama dengan BPOM sul sel,” ujar Habsi.
Dan berharap agar Vaksin Palsu ini tidak beredar dan diperjualbelikan kepada Masyarakat di Bumi Manakarra.
Komentar