Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih ) Pilgub Sulbar kabupaten Mamuju Utara (Matra) menilai KPUD Mamuju Utara tidak cukup maksimal dalam melakukan perekrutan calon anggota PPK Kecamatan dan PPS Desa/Kelurahan.
Panwaslih Mamuju Utara setelah dilantik pekan lalu, langsung pro aktiv melakukan pengawasan rekrutmen PPK Kecamatan/PPS desa Kelurahan.
Menurut Anggota Panwaslih Mamuju Utara, Syahran Ahmad, Rabu (29/06), Salah satu bentuk pengawasan rekrutmen PPK/PPS oleh panwas Mamuju Utara itu adalah langsung mendatangi kantor KPUD Mamuju Utara untuk melihat dan mengamati langsung proses pendafaran calon anggota PPK/PPS.
Dalam kunjungan ke KPUD Mamuju Utara, Syahran datang bersama anggota Panwas Mamuju Utara lainnya, Andi Nurhadi.
Menurut Syahran yang juga mantan presiden BEM UNM Makassar, setelah pihaknya melakukan kunjungan ke KPUD dan sebelumnya melakukan pengamatan di sejumlah desa dan kecamatan, pihaknya menilai KPUD Mamuju Utara belum maksimal menyebarkan informasi rekrutmen ke masyarakat.
“Teknik KPUD Matra dalam mengumumkan penerimaan PPK/PPS belum maksimal, mestinya informasi itu juga disampaikan melalui masjid – masjid apalagi sekarang bulan Ramadhan, warga berkumpul saat Tarawih,” kata Syahran.
Selain mengamati langsung proses pendaftaran, mereka juga berdialog dengan sejumlah komisioner KPUD diantaranya ketua KPUD Ishak Ibrahim, Ardi Trisandi dan Harliwood Junior.
Menganai masalah sosialisasi rekrutmen PPK/PPS, KPUD Matra menyampaikan ke Panwas bahwa mekanisme sosialisasi pendaftaran yang telah dilakukan KPUD yaitu melalui pemberitahuan kepada pemerintah kecamatan. Diharapkan, Camat beserta jajarannya meneruskan informasi pendaftaran ke jajaran pemerintah desa untuk diketahui masyarakat luas.
Lebih lanjut Syahran menyatakan, KPUD Matra tidak seharusnya membebankan tugas KPUD kepada para camat dan jajaran Kemenag untuk menyampaikan informasi pendaftaran begitu saja.
Apalagi, sebagaimana diketahui bersama, dari pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya, ditengarai ada oknum tertentu pemegang kekuasaan baik di kecamatan maupun di desa, yang sengaja tidak menyebarluaskan informasi pendaftaran untuk kepentingan akomodasi orang-orangnya sendiri.
“Kalau informasi disebar lebih luas ke masyarakat, kita bisa berharap akan lebih banyak potensi masyarakat yang akan mendaftar,” kata anggota Panwas Matra lainnya, Nurhadi. (int/is)
Komentar