Terorisme; Subjektivasi dan Objektivasi Media

Terorisme; Subjektivasi dan Objektivasi Media

Oleh: Nur Salim Ismail

Representasi Terorisme di Indonesia dalam Pemberitaan Media Massa. Demikian judul Disertasi yang ditulis Indiwan Seto Wahyuwibowo di Universitas Indonesia tahun 2014 lalu. Ia menambah khazanah keilmuan di Negeri ini setelah para pendahulunya lebih awal mengulas kajian terorisme dalam lintasan multi perspektif.

Yang menarik dari karya tersebut, sebab telah membedakan tipikal praktek terorisme di luar negeri dengan corak khas Indonesia. Di luar negeri, katanya, pelaku teror cenderung menutup diri terhadap kemungkinsan deteksi pemberitaan media. Sementara di Indonesia, kecenderungannya justru terdapat peristiwa saling ‘membutuhkan’ antara kepentingan terorisme dengan media, pada landasan persekutuan antara propaganda dan kekerasan.

Dengan mengutip Behm, pada tingkat ini, teroris menyusun dan memanfaatkan strategi media. Sementara di pihak lain, media menempatkan kepentingannya pada aktivitas kelompok teroris. Dalam relasi yang sedemikian itu, terorisme tidak boleh
dipandang hanya sekedar sebagai bentuk kekerasan belaka, namun terorisme adalah wujud dari kombinasi antara propaganda dan kekerasan.

Secara umum, berita idealnya hanya bertindak sebagai story teller (pencerita) dengan menjawab formula 5 W +H ( mencari Who (siapa), What ( apa ), Where (dimana), When (kapan), Why ( kenapa) dan How (mengapa). Juga menggunakan pertimbangan piramida terbalik, nilai berita dan lead yang memenuhi standar profesional jurnalistik. Dari konsep peran media ini, setidaknya kehadiran media massa dalam liputan terorisme tetap dipandang sebagai pihak ketiga.

Idealnya memang demikian. Namun dalam prakteknya, media bisa saja melakukan pemihakan. Saat terjadi konflik antara kelompok teroris dan sasaran yang ditarget, persoalan muncul ketika media massa mengambil peran memihak salah satu pihak. Dengan keberpihakan tertentu, sebagaimana diungkap Behm, media massa cukup layak menuai hujatan. Sepanjang pekerja media tidak mampu menjaga prinsip kejujuran, verifikasi dan independensi. Serta tidak sekedar menjaga netralitas, sifat partisan media sulit dibantah. Dan di sisi lain layanan media untuk kepentingan publik semakin jauh dari kenyataan.

Menurut Pamela Shoemaker dan Reese, media, pada dasarnya menyajikan isi yang merupakan akumulasi dari pengaruh yang beragam. Kedua ahli ini mengungkap bahwa ada berbagai faktor yang diduga dapat memengaruhi pengambilan keputusan
dalam ruang pemberitaan soal isi media. Di antaranya:

Pertama, Faktor individual. Faktor ini memengaruhi isi terkait dengan latar belakang profesional dari pengelola media, khususnya para wartawan dan editor. Pamela melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media, aspek-aspek pribadi dari wartawan ikut mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan kepada khalayak. Faktor ini berupa Latar belakang individu wartawan seperti umur, agama, jenis kelamin, dan perbedaan individual ini sedikit banyak mempengaruhi apa yang ditampilkan media.

Faktor kedua adalah Rutinitas media yang berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan irisan berita. Sebab pada dasarnya, setiap media mempunyai ukuran sendiri tentang apa yang disebut berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung tiap
hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang berada di dalamnya. Rutinitas media ini juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita itu dibentuk.

Faktor ketiga adalah faktor Organisasi media. Level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang bisa mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan
bukan orang tunggal yang ada dalam organisasi berita, ia sebaliknya hanya ornamen kecil dari organisasi media itu. Masing-masing komponen dalam organisasi media bisa jadi mempunyai kepentingan sendiri-sendiri.

Faktor lainnya adalah pengaruh extra media. Pada tingkat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi content media antara lain sumber-sumber informasi yang dijadikan isi media (seperti kelompok kepentingan dalam masyarakat), sumber-sumber pendapatan media (seperti pengiklan dan khalayak) serta institusi sosial lainnya (seperti pemerintah).

Kemudian pengaruh lain, menurut Indiwan, adalah di level ideologi. Pada tingkat ini, yang ingin diamati adalah bagaimana media berfungsi sebagai kepanjangan kepentingan kekuatan dominan dalam masyarakat, bagaimana rutinitas media, nilai-nilai dan struktur organisasi bisa berjalan di dalamnya.

Dari kelima faktor di atas, pertimbangan untuk membaca media dalam perspektif konstruksi sosial menjadi tak terelakkan. Seperti diketahui, proses penemuan informasi, pelaporan hingga masuknya ke dapur redaksi sarat dengan sejumlah subjektivitas. Sebab pada dasarnya, wartawan di level reporter yang bergerak di lapangan, tak lepas dari jebakan-jebakan subjektivasi.

Peter L. Berger, dan Thomas Luckmann mengatakan, berita surat kabar bisa dipandang sebagai tahap kedua dalam proses sosial konstruksi realitas yakni objektivasi. Isi berita pada dasarnya menunjukkan bagaimana realitas subjektif yang dikonstruksi oleh komunikator atau sumber berita yang dinilai oleh praktisi media.

Atau dengan kata lain, bagaimana praktisi media melakukan objektivikasi dan atau penilaian terhadap suatu realitas. Dalam hal aksi terorisme, penilaian awak media itu dilakukan melalui bahasa atau tanda-tanda sebagai isyarat atau indeks bagi makna-makna subjektif yang sebelumnya sudah dikonstruksi oleh komunikator.

Apakah ini telah merobek habis prinsip keberimbangan (cover both side) dalam pemberitaan? Jawabannya. Iya. Memang benar demikian. Namun, itu bukan berarti bahwa media benar-benar telah menemukan kenikmatan berbulan madu dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Bukan juga karena tak menjunjung prinsip profesional dan proporsional. Sebab yang lebih penting di atas prinsip keberimbangan adalah sejauh mana media berdiri tepat di atas panggung kepentingan rakyat.

Jika terorisme dipandang sebagai gerakan perusak tatanan kebangsaan kita, tak ada gunanya bertahan dalam gempuran tuduhan negatif sebagai pihak yang tidak netral. Sebab media, pada faktanya, memang tidak netral. Yang lebih tepat adalah, media memiliki independensi cara pandang yang merdeka terhadap hasil pergumulannya dengan realitas. Tafsiran terhadap realitas itulah yang menjadi kesimpulan patut tidaknya media itu mewakili suara publik yang tertindas. Sebagaimana suara kemanusiaan mengutuk habis perilaku para teroris, seperti itu pulalah media mengakumulasinya dalam rangkaian narasi pemberitaan. Sekian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *