Tenaga Kontrak Membeludak, Syamsuddin Imbau Eksekutif Lakukan Rasionalisasi

2enam.com, Mamuju : Anggota Komisi I DPRD Mamuju, Syamsuddin mengimbau bupati Mamuju merasionalisasi tenaga kontrak.

Menurut politisi PKS itu, rasionalisasi dilakukan untuk mengefisiensi anggaran. Betapa tidak, serapan anggaran yang digelontorkan untuk tujuh ribu tenaga kontrak mencapai Rp 36 miliar. Itu dinilai besar, lantaran jumlahnya nyaris sama dengan PAD Mamuju.

“PAD murni Mamuju sekira Rp 40 miliar. Biaya tenaga kontrak Rp 36 miliar. Sama saja mencari PAD untuk membayar tenaga kontrak. Bagus kalau optimal. Nah selama ini ada yang tidak berkantor, tapi tetap menerima gaji,” kata Syamsuddin, Jumat 19 Oktober.

Apalagi, kata politisi PKS itu, perekrutannya tidak menggunakan sistem baku. Hanya mendasar pada kebijakan institusi. Jika tidak dirasionalisasi, Syamsuddin memastikan jumlah tenaga kontrak terus membeludak.

“Makanya dievaluasi dulu kebutuhan OPD, Setda dan DPRD. Kalau jumlahnya tidak relevan dan tidak efektif, keluarkan saja. Dari pada membenani APBD,” sebutnya.

Kecuali, tenaga kontrak guru, kesehatan, kebersihan dan Satpol PP. Menurut Syamsuddin, Mamuju membutuhkan PTT dengan kualifikasi tersebut.

“Tidak usah dirasionalisasi. Bahkan perlu ditambah karena, Mamuju memang kekurangan tenaga itu,” tandas Syamsuddin.

Sekretaris BKPP Mamuju, Ridho Achmadi setuju dengan upaya reasionalisasi itu. Namun ia tak bisa serta merta melakukan rasionaliasi tanpa landasan hukum

“Di Mamuju ada tujuh ribu tenaga kontrak. Maka itu kami menunggu regulasi pemerintah pusat untuk perekrutan P3K. Kalau sudah ada maka kemungkinan besar tenaga kontrak Mamuju juga berkurang,” pungkas Ridho.

Reporter : Saharudin Nasrun
CP : 085 342 503 675

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!