Sinergitas Perlu Dilakukan Dalam Mendukung Pembagunan Daerah

2enam.com, Mamuju, Ketahanan nasional berkaitan erat dengan pembangunan nasional, juga sebagai pola dasar pembangunan nasional. Itulah yang melatarbelakangi Kementrian Pertahanan RI PPTP Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Seminar Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Lingkungan Kerja dan Lingkungan Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat di Ruang Pertemuan lantai 2, Selasa, 14 November 2017.

Asisten Bidang Pemerintahan, Nur Alam Tahir, menyampaikan bahwa peran pemerintah daerah terhadap pembangunan pertahanan sangat dominan karena pembangunan daerah perlu disinergikan dengan pertahanan negara.

“Itulah mengapa seminar ini menjadi begitu penting, peserta harus menggunakan kesempatan ini untuk betul-betul mengetahui ancaman-ancaman non militer disekitar kita,” ungkap Nur Alam.

Nur Alam menambahkan, eksistensi suatu bangsa ditentukan oleh karakter yang dimiliki. Untuk itu masyarakat harus berbudi pekerti, bertutur baik, bermoral baik, dan berakhlak baik ditandai dengan semangat, energi positif dan persaudaraan yang tinggi.

“Inilah yang harus kita miliki guna menghadapi ancaman non militer, juga demi terciptanya masyarakat Indonesia di Provinsi Sulawesi Barat yang ulet, tangguh, berwawasan kebangsaan dan mempunyai kesadaran bela negara. Semangat itu jangan pernah padam, harus terus dikibarkan dalam menghadapi tantangan masa akan datang,” tambahnya.

Lebih lanjut, Nur Alam membeberkan beberapa ancaman-ancaman yang harus disadari, diantaranya ancaman militer dan non militer, ancaman fisik dan non fisik, ancaman internal dan eksternal, ancaman-ancaman yang meliputi tekhnologi, politik, radikalisme, terorisme dan narkoba.

Ditempat yang sama, Kepala Pertahanan Sulbar, Letkol Rudyanto menyampaikan, seminar tersebut merupakan seminar nasional yang dilaksanakan di 34 provinsi, dan terlaksana berkat sinergi dengan pemerintah provinsi.

“Beberapa kota di Indonesia sekarang sudah diusahakan pemberdayaan wilayah pertahanan, maka dari itu kami melaksanakan seminar ini untuk menunjukkan bahwa sebaiknya perencanaan pembangunan daerah melibatkan militer untuk menghindari tumpang tindih,” jelasnya.
Sebagai contoh, tambah Rudyanto, tidak mungkin dibangun wilayah pertahanan dekat dengan wilayah dan lingkungan sekolah, akan sama-sama mengganggu. Ada juga pembangunan lanal di kota lain yang sekarang sudah tidak bisa bergerak karena sempit.

“Kita tidak ingin hal seperti itu terjadi juga di wilayah kita,” tandas Rudyanto.
Sebagai moderator yaitu Kepala Balitbangda, Djamil Barambangi dengan tiga narasumber, masing-masing, perwakilan dari Unsulbar, Nasir Badu memaparkan ancaman non militer bagi masyarakat yang mengarah kepada kejahatan-kejahatan yang lebih terorganisir, kejahatan transnasional dan human security, Kasrem 142/tatag, Priyono juga memaparkan tentang ancaman non militer bagi masyarakat. Asisten Bidang Pemerintahan, Nur Alam Tahir memaparkan tentang penanganan ancaman non militer. (humas/fadilah*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *