Rahmat Idrus; Keterbukaan Informasi Publik Tidak Cukup Hanya Regulasi Tanpa Implementasi

2enam.com, Mamuju, – Keterbukaan informasi publik adalah hak asasi yang dijamin pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 f yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sulawesi Barat, Rahmat Idrus saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (6/11/2019).

Rahmat Idrus mengatakan, dalam undang-undang 14 tahun 2008 sebagai undang-undang khusus yang mengatur tentang keterbukaan informasi, sudah dipertegas tentang hak-haknya, cara mengaksesnya dan informasi apa yang bersifat terbuka, itu sudah diklasifikasikan.

“Ada informasi yang sifatnya sertamerta setiap saat harus ada di badan publik, ada juga informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan adapula informasi yang tanpa diminta, harus ada di badan publik. Ada juga informasi yang dikecualikan yakni informasi yang jika dibuka memiliki konsekuensi sebagaimana diatur dalam pasal 17 undang-undang 14 tahun 2008 itu,”ujarnya.

“Jadi, penting sekali sebenarnya. Sekarang kita bicara lagi dalam konteks pelayanan informasi ke masyarakat. Pemerintahan kita atau sistem demokrasi, salah satu cirinya adalah terbuka. Masyarakat wajib akses dan tahu apa saja informasi yang berkaitan dengan pemerintahan,”sambungnya.

Terkait Pemerintah Provinsi Sulbar, Rahmat Idrus mengatakan, bahwa sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub) tahun 2018 yang merupakan pembaharuan dari Pergub sebelumnya dalam menyesuaikan Permendagri yang mengatur tentang pelayanan informasi dilingkup Pemerintah Provinsi.

“Tapi kalau hanya sebatas regulasi yang ada, tidak ada implementasi, sama halnya tidak ada juga. Saya dengar informasi dari Dinas Kominfo Sulbar, kayanya sudah ada anggaran yang direncanakan untuk tahun 2020 tentang pembentukan PPID,”pungkas Rahmat Idrus.

Sejak terbentuknya Komisi Informasi tahun 2016, Pemerintah Provinsi Sulbar, setiap tahunnya dikirimkan instrumen dari Komisi Informasi Pusat terkait dengan evaluasi keterbukaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Sulbar.

“Tapi instrumen tersebut tidak diisi dan tidak dikembalikan, sehingga kita dianggap salah satu provinsi yang tidak terbuka jadinya dengan tidak mengisi instrumen-instrumen tersebut,”tuturnya.

(Eka)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!