Pungutan Retribusi Parkir di Mamuju Masih Rendah

2enam.com, Mamuju : Pemerintah Kabupaten Mamuju, harus berfikir kembali dalam melakukan peningkatan pajak parkir, lantaran pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah.

Kepala Bappeda Mamuju, Irwan Wahid, mengatakan sampai saat ini pihaknya masih berusaha untuk melakukan peningkatan terkait pajak parkir.

“Kita berharap bagaimana menggenjot sumber itu, termasuk pajak tersebut, target secara pasti ada, tidak bisa kita gambarkan secara pasti, tetapi kita berupaya untuk meningkatkan sumber itu,” kata Irwan Wahid saat diwawancarai Kamis 9 Juli 2020 .

Sementara Kepala Bidang Pengelolaan PAD, Muhammad Tasrif menuturkan, pajak parkir saat ini hanya di lakukan di dua objek yakni Hotel Maleo dan Mall Matoz, untuk tahun 2020 pihaknya sudah menerima hasil pajak yang dibayarkan berdasarkan pungutan pajak.

“Januari masuk 120,094,280, Februari masuk 11,095,800, Maret masuk 9,734,690 , April masuk 1,468,180,” ucap Tasrif.

Ia menambahkan pihaknya juga masih bingung melakukan pungutan lantaran perda parkir sudah jadi tetapi belum disahkan.

“Tapi karena perdanya masih dalam proses jadi kita lgsung berdsarkan di UU PDRD sesuai arahan KPK,” ucapnya.

“Kalau kami harapanya perda segera disahkan supaya semuanya jelas, karena kalau masih seperti ini, kami juga bingung dan bimbang mau di apa ini,” tambahnya.

Sementara Bupati Mamuju Habsi Wahid, mengatakan bahwa perda parkir sudah ada, namun masih terbatas pada pelaku ekonomi konvesional.

“Hanya sekarang pelaku ekonomi di parkir ini masih terbatas di konfesional, seperti maleo dan matoz serta lainya itu ada retribusi seperti di pasar,” tuturnya.

Namun, Ketua Bapemperda DPRD Mamuju Mervie Parasan, mengatakan bahwa perda parkir belum ditetapkan lantaran harus terhenti akibat covid-19.

“Kemarin masih dalam pembahasan, tiba-tiba dana dipotong semua karena covid-19 sehingga penetapan terhenti,” tandasnya

(1p3)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *