Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial Dari Presiden Untuk Petani Tambak di-Matra di-Duga Maladministrasi

2enam Mamuju Utara . Menindak lanjuti adanya laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan prosedur penyaluran bantuan sosial dari Presiden untuk petani tambak dan pembangunan pasar pasangkayu di Mamuju Utara.

Jajaran Ombudsman Sulawesi Barat, melakukan peninjauan lapangan dan supervisi ke Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara, termasuk klarifikasi langsung dengan bupati mamuju utara, H. Agus Ambo Djiwa.

Hasil sementara berdasarkan supervisi Ombudsman yang digelar masih dalam tahap pendalaman sebab tiga poin dugaan maladministrasi yang dilaporkan hanya satu yang memenuhi unsur, yaitu penyimpangan prosedur penyaluran bantuan sosial dari Presiden untuk petani tambak, meski beberapa petani tambak di mamuju utara sebagai penerima bantuan, justru mengaku berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, atas bantuannya yang disalurkan melalui pemerintah kabupaten Mamuju Utara.

Dengan kejadian ini, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar Lukman Umar, S Pd. M Si, berharap setiap warga yang melapor ke kantor Ombudsman harus memiliki bukti yang memenuhi unsur, dan tetap mengedepankan unsur etika, sehingga kesannya tidak menjadikan lembaga ini sebagai alat untuk menebar fitnah.

“Kami sangat berharap warga yang melapor ke kantor Ombudsman, harus memiliki bukti yang kuat, karena jangan sampai terkesan hanya menjadikan Lembaga Ombudsman sebagai alat untuk mencemarkan nama baik orang lain,” Ujar  Lukman, Jumat (22/7).

Lanjut Lukman, setelah kami teliti tiga laporan dugaan tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Pemkab Mamuju Utara, ternyata hanya satu laporan yang bisa ditindaklanjuti, dan kami sementara melakukan supervisi dan klarifikasi termasuk pemeriksaan dokumen pertanggung jawaban dan bukti-bukti fisik dilapangan,” Ujar Lukman.

Ditempat yang sama Bupati Mamuju Utara, H. Agus Ambo Djiwa, menjelaskan akar masalah yang menyebabkan adanya laporan tersebut, karena adanya kecemburuan sosial sesama petani tambak, sebab tidak semua petani mendapat bantuan karena jumlahnya yang terbatas, hanya senilai Rp. 200.000.000 sehingga pemerintah kabupaten mamuju utara melakui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan seleksi petani tambak yang dianggap layak menerima,” Ujar Agus (hms*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *