PI Blok Sebuku, Majene Harus Mendapatkan Setengah dari bagian Sulbar

2enam.com , Mamuju : Setelah pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sebuku Energi Malaqbi, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) dihadapkan pada pembagian Perticipating Interest (PI) dari pengelolaan Blok Sebuku.

Dimana Sulbar mendapatkan PI sebesar 5% dari hasil pembagian dengan Kalimantan Selatan yang berdasarkan PI awal sebesar 10% dari pengelolaan Blok Sebuku tersebut. Selanjutnya PI sebesar 5% tersebut akan dibagi kembali dengan beberapa kabupaten di Sulbar.

Beberapa waktu yang lalu Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mewacanakan akan menbagi PI tersebut dengan aturan 3% untuk Pemprov Sulbar, 1% untuk Kabupaten Majene, dan 1% akan dibagi kepada 5 kabupaten lainnya di Sulbar.

Menanggapi hal tersebut Sukri Umar, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pendirian Perumda Sebuku Energi Malaqbi mengatakan, jika Gubernur ingin menggunakan wacana tersebut maka hal tersebut keliru dan salah.

“Tidak bisa, itu salah, itu keliru. Yang ada itu kita 50:50 dengan Majene. Kemudian bagian kita yang setelah 50:50 dengan Majene, itulah yang bisa kita bagi dengan kabupaten penyangga lainnya,” katanya, Rabu (30/05/18).

Lanjut Sukri, sebenarnya pansus menginginkan pembagian seperti halnya wacana Gubernur Sulbar. Banyak dari anggota pansus yang menginginkan pembagian secara prorata keseluruh daerah yang ada di Sulbar ini. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan, sebab sudah ada Diktum yang mengatur.

“Setelah mencermati, ternyata ini keputusan politik yang diambil oleh Pemerintah Pusat. Dimana waktu itu Wakil Presiden melakukan MoU, dan dari salah satu hasil notulensi dalam MoU itu tercatat jelas ada Diktum, dimana bagiannya Sulbar itu dibagi dua (50:50) dengan dengan Majene, intinya begitu tidak bisa kita berasumsi lain,” jelasnya saat ditemui usai rapat Paripurna.

“Teman-teman sudah mengkonsultasikan kemana-mana, ke pihak SKK Migas, ke Kementrian ESDM. Bahkan SKK Migas akan menolak Ranperda ini jika tidak sesuai dengan Diktum. Bahkan SKK Migas yang menegaskan itu, bukan maunya kami atau pak Gubernur,” jelasnya lebih lanjut.

Labih lanjut politisi dari partai Demokrat tersebut mengatakan, jika berdasarkan dari Diktum tersebut sudah menjadi rejeki Kabupaten Majene, dan sudah menjadi persyaratan jika Sulbar menginginkan PI tersebut.

“Jadi ya sudahlan, itu sudah menjadi rejekinya Kabupaten Majene, mereka sudah dapat, tinggal bagian yang didapat oleh Sulbar ini akan dibagi ke kebupaten penyangga lainnya di Sulbar, bentuknya seperti apa, itulah yang akan dibicarakan oleh pihak eksekutif dengan legislatif,” tuturnya.

Jadi sekali lagi ia menegaskan, pembagian PI dari pengelolaan Blok Sebuku dan West Sebuku tidak bisa ditafsir lagi.

“Itu syarat yang dipersyaratkan oleh SKK Migas dengan Kementerian ESDM, tidak ditafsir lagi itu sudah selesai,” tutupnya. (74b*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *