Penetapan DPT KPU Mamuju ditunda

2enam.com, Mamuju – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Selasa (21/08/18).

Sebelumnya KPU Mamuju menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 di d’Maleo Hotel Mamuju.

Namun setelah mendapatkan rekomendasai dari Bawaslu Mamuju yang turut hadir dalam rapat pleno tersebut, maka penetapan DPT  akhirnya ditunda.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Rusdin mengatakan, rekomendasi penundaan diberikan akibat masih banyaknya data yang belum terakomodir kedalam Sistem Data dan Informasi Pemilih (Sidalih) padahal sudah melakukan perekaman di Disdukcapil.

“Rekomendasi penundaan penetapan kami berikan, dikarenakan masih adanya data yang belum diakomodir karena kerusakan server Sidalih. Tentunya hal itu berpotensi menghilangkan hak pilih milik seseorang,” katanya.

Dan juga menurut Rusdin, undang-undang telah mengatur jelas mengenai sistem yang harus digunakan oleh KPU ini adalah Sidalih, yang berintegrasi dengan sistem administrasi Disdukcapil.

Lanjut Rusdin, terlebih masih banyaknya data ganda yang masuk dalam DPSHP, jadi wajar rekomendasi penundaan DPT itu diberikan.

“Termasuk tadi masih ada data ganda yang belum dibersihkan. Rekomendasi Bawaslu tersebut wajib untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang mengatakan, penundaan penetapan DPT masih adanya beberapa permasalahan data.

“Penundaan tersebut diputuskan setelah melihat masih banyak permasalahan data. Di antaranya data ganda dengan waktu yang harus dikejar dalam aplikas Sidalih sering error. Sehingga target kami tidak tercapai,” katanya.

“Kami juga menerima banyak masukan masyarakat yang sementara proses perekaman yang belum terakomodir masuk dalam DPT,” katanya lebih lanjut.

Menurut Hamdan, jika penetapan DPT dilakukan saat ini maka akan ada masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu nanti.

“Kalau misalnya nanti KPU akan tetapkan, masyarakat yang terlanjur melakukan perekaman dan belum mendapatkan KTP-el itu juga tidak bisa menggunakan hak pilihnya ketika blangko KTP-el tidak ada,” jelasnya.

Hamdan juga menuturkan, maksimalnya untuk mengakomodir semua data tergantung dari aplikasi Sidalih dan dirinya pun akan berkoordinasi dengan KPU RI untuk memaksimalkannya.

“Rencananya rapat pleno penetapan akan dilaksanakan sebelum tanggal 28 Agustus 2018, jika upaya KPU Mamuju maksimal,” pungkasnya. (74b*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *