Pabrik TBS PT. Toscano, Diduga Melanggar Perda Tata Ruang.

2enam.com, Pasangkayu,. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pabrik tandan buah segar (TBS) kepada PT. Toscano Indah Pratama (TIP), diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang Wilayah.

Anggota Komisi III DPRD Matra, Aksan Yambu, mengatakan, berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Matra, nomor 01 tahun 2014, bahwa diwilayah Kec. Bambalamotu, tidak boleh dibangunkan industri besar.

“Perda tata ruang yang kita sepakati bersama, bahwa diwilayah Bambalamotu itu, tidak dibolehkan pembangunan industri besar” ungkap Aksan Yambu, beberapa waktu lalu.

Anggota DPRD, dari Partai Demokrat tersebut menjelaskan, bahwa pendirian Pabrik PT. TIP, telah melanggar pasal 38, tentang kawasan peruntukan Industri, yang terdiri empat ayat.

Ayat satu, Kawasan peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pasal 31 huruf F, terdiri dari Kawasan peruntukan Industri besar. Kawasan peruntukan Industri menengah, dan Kawasan peruntukan industri kecil.

Ayat dua, kawasan perntujan industri sebagaimana dimaksud pada ayat satu, dikembangkan di wilayah Kec. Sarudu, Kec. Baras, Kec. Pasangkayu, Kec. Tikke Raya, Kec. Sarjo.

Ayat tiga, Kawasan peruntukan industri menengah, sebagaimana dimaksud ayat satu, dikembangkan di Kec. Sarjo, Kec. Bambalamotu, Kec. Sarudu, Kec. Baras, Kec. Pasangkayu dan Kec. Tikke Raya.

Ayat empat, Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga, sebagaimana dimaksud ayat satu, dikembangkan diseluruh kecamatan.

Aksan mengatakan, pada saat pihak PT. TIP, mau membangun pabrik sawit, yang pertama dia temui adalah Bupati sebagai pemegang kebijakan, dengan melakukan perbincangan terkait penanaman investasi, dibidang pengelolaan Crude Palm Oil (CPO).

“Yang jelas pembicaraan antara pihak Toscano dengan Bupati adalah terkait penanaman investasi. Tentu sebagai Bupati (Agus Ambo Djiwa, red) tidak menolak, karena memang daerah ini membutuhkan orang yang mau berinvestasi”.

Terkait hal tersebut lanjut Aksan, Bupati Matra, memanggil instansi terkait, dalam hal ini adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) yang mengeluarkan izin, dengan dinas Tata Ruang Matra.

“Kalau kepala dinasnya manggut-manggut iya dan takut sama pimpinan, pasti dia katakan bisa, padahal ada regulasi yang telah dilanggar” terang Aksan.

Mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat, Matra, Ahmad Subali, mengutarakan, pada awal pembentukan dan Perencanaan Perda tentang Tata Ruang, bahwa di wilayah sekitar pabrik didirikan, masyarakat setempat masih bercocok tanam dengan Kakao (Coklat) dan Kelapa dalam. Namun seiring berjalannya waktu, mereka beralih ke tanaman kelapa Sawit.

“Sekarang itu Perda Tata Ruang mau direvisi, salah satu poin yang akan direvisi yaitu tentang wilayah Bambalamotu. Karena sebelumnya arah pengembangan ruangnya itu, Kelapa Dalam dan Kakao, tapi sekarang itu, berubah perilaku masyarakat disana, beralih ke kebun Sawit” terang Ahmad Subali.

Kata dia, berdasarkan Undang- Undang Tata Ruang Nomor 26, memungkinkannya Perda di revisi. Sementara masa berlaku Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Matra, nomor 01 tahun 2014, berlaku sampai tahun 2034. (IHM*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *