Ombudsman Tindak Tegas Pelanggar Layanan Publik

2enam.com, Pasangkayu, Banyaknya laporan masyarakat, yang diterima oleh Ombudsman RI, wilayah Prov. Sulbar, terkait buruknya pelayanan publik di Matra. Maka dari itu, sebagai lembaga negara, kembali mensosialisasikan tugas dan kewenangannya.

Perlu diketahui, Ombudsman adalah lembaga negara yang bersifat mandiri, tidak memiliki hubungan organik atau ketergantungan dengan lembaga negara lainnya dan instansi pemerintahan dan bebas dari campur tangan kekuasaan dalam menjalankan tugas.

Selain itu, Ombudsman juga mempunyai kewenangan, mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, BUMN, BUMD, BHMN, badan swasta maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagain atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD.

Kepala perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman Umar mengatakan, bahwa kegiatan sosialisasi undang-undang pelayanan publik adalah dampak dari banyaknya laporan masyarakat terkait buruknya layanan publik. Sehingga sebagai lembaga negara, ia kembali menegaskan tugas, fungsi dan kewenangan lembaga yang ia pimpin.

“Kegiatan ini adalah dampak dari laporan-laporan masyarakat terkait buruknya pelayanan publik, bahkan pasca penandatanganan MOU dengan Pemda Mamuju Utara, pengaduan makin meningkat masuk ke kantor kami” ungkap Lukman Umar, Kamis 13 Juli.

Peserta yang hadir di sosialisasi pelayanan Publik, dan berlangsung disalah satu hotel di kota Pasangkayu adalah para OPD lingkup Pemkab Matra, serta beberapa perwakilan masyarakat dan dihadiri oleh Asisten I bidang Pemerintahan Setda Matra, Makmur.

Perwakilan masyarakat juga dihadirkan, karena mengingat masih banyak masyarakat yang belum paham terkait mekanisme pelaporan dan seperti apa yang dimaksud dengan pelayanan publik.

Ditempat yang sama, Lukman Umar juga menyampaikan, berdasarkan laporan yang ia terima bahwa Ombudsman berhak menjemput paksa baik itu terlapor maupun saksi yang tidak memenuhi panggilan, tiga kali berturut-turut dengan menggandeng pihak Kepolisian, berdasarkan ketentuan Pasal 31 UU 37 tahun 2008.

“Saya mengharapkan disetiap OPD itu membuka layanan pengaduan, sesuai amanah UU nomor 25 tahun 2009, agar masyarakat tidak melapor langsung ke Ombudsman, dan saya juga berharap agar masyarakat terlebih dahulu mendatangi instansi yang dikeluhkan, agar instansi ini juga tau dimana yang harus ditambahkan dan diperbaiki dengan membicarakan secara internal” pungkasnya. (IHM*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *