Ombudsman Temukan Pungli, Bermodus Biaya SPP di SMAN 1 Malunda

2enam.com, Mamuju, Jajaran Ombudsman RI Sulbar, kembali menerima pengaduan dari orang tua siswa, terkait sekolah yang nekad melakukan pungutan uang SPP. Padahal, Pemerintah sudah melarangnya, Bahkan larangan tersebut, tertuang di dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2015.
 Asisten Ombudsman RI Sulbar I Komang Bagus, Mengaku masih ada Sekolah Negeri yang dilaporkan memungut uang SPP, Salah satunya di SMA Negeri 1 Malunda Kabupaten Majene, Kondisi ini sangat ironis karena tindakan ini sudah dinyatakan  tidak mematuhi aturan yang ada.
 
“Kasus ini merupakan laporan sejumlah orang tua siswa di Malunda, dan sejauh ini kami sudah tindaklanjuti dengan pemanggilan pihak sekolah dan komite, pada intinya kami mendesak agar tindakan itu dihentikan, karena menyalahi aturan yang ada,” Ungkap I komang Bagus (03/08/17) dikantornya  
 
Pihak SMA Negeri 1 Malunda, berdalih, pungutan uang SPP tersebut, untuk alokasi pembayaran gaji Guru tidak tetap (GTT) dan Pegawai tidak tetap (PTT). 
 
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman Umar. Menegaskan untuk mendapatkan Pendidikan adalah hak seluruh warga Negara Indonesia, hal ini tertuang  dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, guna mewujudkan hal tersebut Pemerintah Pusat maupun Daerah telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar di sektor pendidikan, melalui APBN maupun APBD.
Lanjut Lukman, Untuk proses tindaklanjut dalam waktu dekat pihak Ombudsman RI Sulbar akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Majene, untuk membahas kasus ini dan memastikan kejadian serupa tidak ada disekolah lain diwilayah kabupaten majene. Ombudsman juga berharap  Bupati Majene melalui Dinas terkait  memberikan Sanksi kepada pihak SMA Negeri 1 Malunda serta menghentikan tindakan pungli tersebut, yang telah meresahkan masyarakat. 
 
“Dalam waktu ini, Tim Ombudsman yang akan saya pimpin sendiri akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Majene terkait kondisi ini, yang jelas harga mati dari Ombudaman pungutan uang SPP di SMA negeri 1 Malunda, harus di Stop,” Tutup Lukman ( Humas Ombudsman Sulbar *)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *