Mutasi di Pemkab Mamuju Menunggu Perda Kelembagaan

2enam Mamuju, Terkait mutasi di lingkup pemritah Kabupaten mamuju, Bupati Mamuju Habsi Wahid  mengatakan Undang Undang  mengamanatkan  enam bulan setelah Bupati dilantik baru bisa melakukan mutasi namun harus mengacu pada peraturan pemerintah Nomor  18 tahun 2016 tentang kelembagaan

‘Dalam hal ini  Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan agar kelembagaan didaerah segera diselesaikan secepatnya paling lambat akhir agustus 2016 sudah di perdakan , Itu artinya tidak mungkin melakukan mutasi satu dua minggu kedepan  menunggu kelembagaan baru sesuai PP No 18 2016 dan sampai hari ini sudah ada Ranperda yang disiapkan” Ujar Habsi

Kemungkinan besar dari pemetaan kelembagaan beberapa skpd yang bertambah dicontohkan Dinas koperasi bisa lembaga tersendiri karena hasil pemetaan kelembagaan bisa mencapai skor membentuk Satu  skpd baru

“Ada lembaga scoring ya di bawah dan tidak bisa dibentuk diantaranya Dinas Pertambangan dan indusuri karena pertamabangan  kewenangannya diambil alih provinsi sedangkan Industri tidak mencapai skor menbentuk satu skpd dan dilebur menjadi Dinas Perdagangan dan Industri” ungkap Habsi

Demikian juga Dinas Tata Ruang  Kebersihan dan Pemadam Kebakaran yang sekarang banyak kegiatan akan berubah dari Tata Ruang beralih ke  Pekerjaan Umum, Kebersihan beralih ke lingkuhan hidup, Pemadam Kebakaran akan bergabung ke Satpol PP , Begitu juga  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB membentuk Dinas baru tersendiri Dinas KB  Serta  Dinas Pemberdayaan Perempuan, SKPD yang baru akan dibentuk Dinas  Perumahan dan Pemukiman

“Terkait pemetaan kelembagaan SKPD   memunggu hasil akhir dari peraturan derah yang akan di sahkan oleh DPRd Mamuju untuk dan akhir september 2016 akan dilakukan pelantikan  ‘ tutup Habsi (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *