Tak Ada Alasan Masyarakat Untuk Tidak Bayar Iuran BPJS

2enam.com, Mamuju : Walaupun di tengah kondisi pandemi covid-19, membuat sebagian masyarakat mengalami tekanan yang cukup kuat pada sektor ekonomi,seperti terjadinya PHK dan pekerja dirumahkan serta terjadinya pemotongan gaji.

Meski hal tersebut terjadi tidak mengurangi kewajibannya masyarakat untuk tetap melakukan pembayaran iuran BPJS, meski secara kemampuan tentu sangat mempengaruhi mereka dalam melakukan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala BPJS Mamuju, Indira Azis Rumalutur, mengatakan bahwa masyarakat tentunya tetap melakukan pembayaran meskipun ditengah pandemi Covid-19.

“Kalau PBPU (bayar mandiri/ yang bayar iuran sendiri) atau PPU Swasta (Peserta Penerima Upah dari Badan Usaha)wajib menyetorkan rutin iuran setiap bulan. Jika tidak bayar iuran maka kepesertaan tidak aktif sementara,”kata Indira saat dikonfirmasi via WhatsApp Pribadinya,Sabtu malam (27/6/2020).

Ia menambahkan secara prinsip JKN mengandung prinsip kesamaan dalam memperoleh pelayanan kesehatan.Jika selama beberapa bulan tidak menggunakan JKN, kepesertaanya tetap aktif,

“JKN adalah gotong royong, pakai atau tidak pakai tetap bayar iuran, Jadi bukan penggunaan yang menyebabkan kepesertaan beliau aktif, tetapi kedisiplinannya rutin membayar iuran,” tambahnya.

Selain itu iya juga mengutarakan bahwa Berbeda halnya dengan PBI lantaran dibayarkan oleh pemerintah, dikarenakan masuk pada segmen masyarakat yang tidak mampu yang terdata pada DTKS Dinas Sosial.

“Bagi masyarakat bisa jika ada keperluan administrasi BPJS Kesehatan, selama masa pandemi, sebaiknya sebisa mungkin akses layanan tanpa harus ke kantor kami, Kami sudah menyediakan sistem Chika dan Vika melalui via whatsap,” bebernya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Luthfi mengatakan untuk sementara di kabupaten Mamuju PBI masih berjalan seperti biasa dan pihaknya sudah mengusulkan penambahan masyarakat untuk PBI kabupaten Mamuju.

“Sudah saya usulkan, sebanyak 60 ribu, namun masih menunggu karena kita masih tarik ulur dengan Provinsi Sulbar, ini berdarkan data DTKS,” ujarnya.

Penambahan tersebut dilakukan sebelum pandemi, namun masih terjadi tarik ulur lantaran pihak provinsi masih berhutang kepada BPJS.

(MRz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *