Kohati Cabang Manakarra Sebut Perwakilan Kemenhub Darat di Mamuju Gagal Jalankan Tugas

2enam.com, Mamuju : Korps HMI-Wati (Kohati) Cabang Manakarra menggelar aksi unjuk rasa, di kantor Perwakilan Kementerian Perhubungan Darat (Kemenhub) di Mamuju, Rabu 30 Januari.

Massa aksi menuntut Perwakilan Kemenhub Darat tidak menutup mata atas dugaan pelecehan seksual yang dialami perempuan IY, di dalam angkutan umum Piposs, Jumat 18 Januari, lalu.

Menurut Ketua Kohati Cabang Manakarra, Jusriah, Kemenhub harus ikut andil dalam menyelesaikan kasus tersebut. Betapa tidak, Kemenhub berwenang menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang.

“Jika kasus pelecehan bisa terjadi, bisa dikatakan Kemenhub gagal menjalankan tugas. Konsekuensinya mereka pun harus terlibat untuk menuntaskan kasus ini,” ujar Jusriah.

Kata dia, jika Kemenhub benar melaksanakan, maka penumpang perempuan dan laki-laki tidak akan duduk bersama. Sebab dilakukan pengecekan sebelum keberangkatan. Jika kursi penumpang penuh, Kemenhub dan perwakilan angkutan harus mengambil kebijakan untuk menempatkan penumpang sesuai gender.

“Tapi kondisinya kan tidak. Penumpang laki-laki dan perempuang digabung. Kondiai ini memicu terjadi pelecehan sesksual. Di samping pencahayaan kurang, penumpang pun tidak akan merasakan apa-apa jika tertidur,” sebutnya.

Sebelum aksi, Kohati Cabang Manakarra telah melayangkan somasi. Namun dari pelbagai poin yang tercantum, Kemenhub hanya menanggapi satu poin saja, yakni menindaklanjuti usulan penertiban administrasi perwakilan bus. Kondisi itu menyulut emosi Kohati lantaran dinilai tak serius menanggapi somasi tersebut.

“Kami tidak tahu kenapa dan alasannya. Ini perlu, supaya transparan,” kata Jusriah.

Kepala Koordinator Perwakilan Kemenhub Mamuju, Sukri menepis jika dianggap tak menjalankan tugas dengan baik. Pihaknya rutin dilakukan pengecekan kendaraan hingga identitas penumpang sebelum berangkat setiap hari. Perwakilan Kemenhub pun membuka layanan pengaduan 24 jam, untuk melayani penumpang yang merasa tak terlayani dengan baik.

“Setiap hari kami layani 300 orang sesuai tupoksi dan kewenangan kami. Kami prihatin dengan kejadian ini. Kami pun tidak ingin kejadian ini terjadi. Tapi kami sesalkan kenapa tidak melaporkan kejadian itu ke kami untuk ditindaklanjuti,” ungkap Sukri.

Sukri mengaku tak bisa ikut campur terlalu dalam terkait dugaan kasus pelecehan seksual tersebut. Kata dia, kasus tersebut masuk dalam ranah rindakpidana. Sementara Polri yang berwenang untuk menyelesaikan kasus tersebut.

“Kami punya kewenangan masing-masing. Terkait penindakan kasus, itu ranah penyidik. Saya hanya menginstruksikan operator untuk membantu polisi menuntaskan kasus ini, dengan memberikan keterangan yang dibutuhkan,” lanjutnya.

Terkait pemisahan penumpang, Sukri menjelaskan jika kondisi itu bisa saja terjadi. Namun kondisi di Mamuju tidak memungkinkan, jika kuantitas penumpang membeludak.

“Kan tidak mungkin kalau penumpang laki-laki lebih banyak dari perempuan, maka penumpang laki-laki diturunkan. Begitupun sebaliknya. Tapi ini akan menjadi evaluasi dan saran bagi kami,” pungkas Sukri (54h*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *