Kepala BAPPEDA tak hadir, ketua DPRD tunda Paripurna KUA-PPAS 2017

2enam.com, Mamuju Utara, Jumat kemarin DPRD Matra sedianya menggelar sidang paripurna penyerahan draft kebijakan umum anggaran, preoritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2017.

Namun, tertunda lantaran ketua DPRD Matra dan beberapa fraksi enggan melanjutkan sidang paripurna jika kepala Bappeda Matra tak menghadiri sidang paripurna tersebut. Kala itu Bappeda Matra memang hanya mengirimkan wakilnya, karena Kepala Bappeda Matra Firman sedang memiliki agenda kerja diluar daerah.

Ketua DPRD Matra Lukman Said berpendapat bahwa dalam rangka menjaga kewibawaan lembaga, sidang paripurna tersebut wajib dihadiri oleh kepala Bappeda selaku salah satu tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Apa lagi sidang kali ini menurut dia adalah sidang paripurna yang sakral karena merupakan sidang awal untuk agenda tahun 2017.

Demikian halnya disampaikan oleh anggota fraksi amanat nasional Suardin, ia menegaskan bahwa sidang paripurna tersebut tidak dapat dilanjutkan jika kepala Bappeda Matra selaku koordinator penyusun KUA-PPAS tidak menghadiri sidang paripurna itu.

” Saya sudah beberapa kali sampaikan kepada pak bupati bahwa setiap momentum pengambilan kebijakan atau sidang paripurna di DPRD, saya minta kawan- kawan DPRD terutamanya pemkab yang terkait untuk hadir. Maka untuk menjaga kewibawaan lembaga, maka selaku pimpinan sidang saya minta maaf dan sidang ini ditunda sampai pekan depan” tegas Lukmam Said sembari mengetuk palu.

Keputusan ini sontak menuai kontraversi. Sebabnya beberapa frkasi lain tidak sependapat dengan keputusan politisi PDIP itu, bahkan dinilai keputusan itu tendensius, lebih mengarah kepada permasalahan peribadi.

Fraksi Golkar mengatakan, bahwa keputusan yang diambil oleh ketua DPRD tersebut tidak memiliki alasan yang mendasar, apa lagi kehadiran kepala Bappeda telah diwakili oleh stafnya kala itu. Menurut fraksi Golkar seharusnya ketua DPRD Matra lebih menyoroti internal DPRD yang sering membolos saat sidang paripurna.

” Ini sangat tidak subtantif, apa lagi dalam aturan kami ini, tidak ada dibilang nanti datang kepala Bappeda baru bisa sidang paripurna dijalankan, menurut saya kalaupun ketidakhadiran kepala Bappeda ini menjadi sorotan cukup disampaikan saat sidang paripurna pemandangan fraksi, apa lagi kepala Bappeda ini bukan koordinator, dia hanya wakil TAPD” kesal anggota fraksi Golkar Saifuddin Andi Baso.

Senada, fraksi Demokrat mengaku tak habis fikir, dan sangat menyesalkan keputusan ketua DPRD tersebut, apa lagi ketua DPRD Matra susungguhnya berada dalam partai pendukung pemerintah, yang justeru seharusnya mendukung langkah dan kebijakan pemkab Matra.

” Sangat menyangkan, karena hal yang dipersoalkan tidak subtansi, penundaan itu kan ada tata tertib yang mengatur, seperti sidang tidak quorum. Jadi kami dari fraksi Demokrat sangat menyangkan, apa lagi pak Lukman ini dari partai penguasa, nah kenapa kami yang nota bene bisa dibilang oposisi justeru mendukung kebijakan pemerintahan” ujar Ketua Fraksi Demokrat Akasan Yambu.

Wakil Ketua DPRD Matra Musawir Az Isham, berpendapat bahwa apa yang dipermasalahkan oleh ketua DPRD Matra ini seharusnya tidak lantas menunda pelaksanaan paripurna. Menurutnya persoalan ketidak hadiran kepala Bappeda seharusnya disorot dalam kesempatan yang lain.

” Kalau dianggap salah satu SKPD tidak menghargai lembaga, meknismenya jangan dibawa kesitu (sidang paripurna.red), bukan jalurnya menurut saya,kami Demokrat ini penyeimbang kalau keputusan pemerintah itu bagus, kami dukung, kalau tidak ya kami laporkan melalui saluran-salurannya juga. Jadi sangat ironi karena pak ketua ini dari partai pendukung pemerintah” terang politisi Demokrat ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Matra Muhammad Saal yang menghadiri sidang paripurna itu turut menyesalkan penundaan tersebut, namun memang menurut dia seyogyanya semua SKPD menghadiri setiap undangan sidang paripurna dari DPRD Matra.

” Kami sudah berusaha menghadirkan semua kepala SKPD, bahkan kami sudah pertegas lagi bahwa setiap SKPD membuat undangan ulang untuk menghadiri sidang paripurna saat ini, tapi ternyata seperti inilah kondisinya, ya mungkin memang menyangkut kesadaran dari SKPD masing-masing” tambahya.(IHM*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!