Habiskan Dana 70 M, Pelabuhan Pasangkayu Apa Kabar ???

2enam.com, Mamuju , Ombudsman perwakilan Sulbar menggelar Focus Group Discussion mengenai pelabuhan Pasangkayu di Desa Pangian Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat yang terlantar tanpa dimanfaatkan padahal telah menelan anggaran besar, di Hotel Berkah, Mamuju (30/10/17).

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat, Lukman Umar, mengatakan, pembangunan pelabuhan Pasangkayu di Kabupaten Mamuju Utara sangat disayangkan karena pasca diresmikan oleh Gubernur Sulbar pada 2016 silam belum juga dimanfaatkan. Ia mengatakan, kondisi tersebut tentu akan menghambat peningkatan roda perekonomian di daerah ini.

“Tiga pekan lalu kita hadir disana dan suasana makin miris, pembangunan pelabuhan di Desa Pangiang Kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2012-2013 itu menghabiskan anggaran sekitar Rp70 Milyar rupiah melalui Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan telah diresmikan pada tahun 2013 lalu, namun hingga saat ini belum dimanfaatkan,” terangnya.

Menurut dia, secara kelembagaan pihaknya sangat menyayangkan pembangunan pelabuhan Pasangkayu di Mamuju Utara yang belum dimanfaatkan itu.

“Setelah melihat secara langsung di lapangan sangat miris, sejumlah bangunan dan fasilitas pelabuhan sudah ditumbuhi rumput, bahkan beberapa fasilitas mulai rusak tanpa adanya pemeliharaan,” ujarnya.

Oleh karena itu pihaknya tengah melakukan mengumpulkan bukti dan melakukan klarifikasi kesejumlah pihak terkait, dan bukti tersebut kemudian dilanjutkan ke pimpinan Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta untuk ditindaklanjuti kepihak kementrian terkait dan sebagai laporan khusus kepada Presiden Pepublik Indonesia.

Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Belang-belang Sulbar Mans Lumonang saat dikonfirmasi usai keciatan mengatakan bahwa semua kewenanganan pelabuhan tersebut ada di pusat.

“Saya dan teman-teman di kantor juga bingung karena kenapa kewenangan pelabuhan tersebut ada di pusat, sehingga berkali-kali dari pihak pemkab Mamuju Utara meminta untuk kewenangan pelabuhan tersebut, saya tidak bisa menyerahkan lansung ke instansi (pemkab Matra) karena ada prosedurnya,” ujarnya.

Pihaknya juga berjanji akan membantu Ombudsman Sulbar dalam melengkapi data yang dibutuhkan sebagau laporan permasalahan tersebut.

“Saat ini saya konsentrasi bagaimana pelabuhan tersebut bisa berkembang, saya menggandeng stakeholder baik pemerintah maupun swasta silahkan jika ingin bekerjasama,” tambahnya.

Ia juga akan melakukan koordinasi terhadap Disperindag Sulbar agar dapat menjamin stok barang yang bisa dimuat melalui tersebut.

“Saya sudah memaksimalkan sejak 5 bulan saya disini, hanya yang susah akses jalan sekarang, seperti ada sebelumnya PT. Toscano yang ingin bongkar semen tapi begitu melihat akses jalan dia mundur,” lebih lanjut, “Sekarang jika ada masyarakat yang ingin memanfaatkan pelabuhan tersebut silahkan, tidak perlu melapor kesaya karena ada agen kami disana, nanti agen yang menghubungi kami, masalah tarif semua jelas ada di PP No 15 tahun 2015 tentang pengguna jasa,” tambahnya. (74b*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *