DPRD Mamuju Gelar Uji Publik Ranperda Rancangan Induk Pariwisata

2enam.com, Mamuju : DPRD Mamuju mengemas Uji Publik Rencana Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Induk Pariwisata Kabupaten Mamuju dalam sebuah Talkshow yang digelar di Atrium Mal Maleo Tawn Square (Matos) Mamuju(Jl. Yos.Sudarso No. 37 Mamuju), Minggu 18 Agustus

Ketua DPRD Mamuju, Suraidah Suhardi, menyampaikan dengan terselenggarannya kegiatan tersebut sebagai upaya dari DPRD Mamuju dalam mendorong kontribusi pemikiran dari kalangan sejumlah sektor atas rancangan regulasi yang ingin di bahas di DPRD.

“Semoga dimasa mendatang ini bisa dilanjutkan, walaupun ini diakhir periode kami setidaknya dapat menjadi start awal bagi para anggota dewan baru untuk melanjutkan kegiatan seperti ini,”ucapnya saat sambutan.

Terkait rencana rancangan peraturan daerah tentang pembangunan secara teknis, ia mengaku di DPRD Mamuju melihat orentasinya berbasis kawasan.

“Tetapi tentu hal itu bukan menjadi muara akhirnya, olehnya kami berharap atas rencana rancangan itu dapat terpikirkan. Saya berharap juga diakhir September nanti saya di lantik agar sinegriritas pemerintah provensi bersama dengan kabupaten bisa ditingkatkan khususnya di pariwisata agar Sulawesi Barat ini lebih di kenal di bidang pariwisataannya,” sambung Suraidah.

Untuk ranperda tersebut, Suraidah melihat orientasinya berbasis pada kawasan.

“Ada dua fokus pikir yang harus kita dorong rencana ranperda ini. Pertama, tetap mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan untuk sektor budaya lokal. Jangan sampai karena pengembangan sektor pariwisata justru menggerus kepentingan budaya sendiri. Kedua, orientasi dalam bentuk pembangunan di sektor manapun adalah bagaimana penguatan moral kita terhadap lingkungan dan etika sosial yang ada,” terangnya lagi.

Hadir mewakili Bupati Mamuju, Sekkab Mamuju, Suaib Kamba juga menyampaikan Pemkab Mamuju terus berpacu dalam rangka percepatan pembangunan daerah dari berbagai aspek kajian,termasuk pula penyiapan landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah yang terus digodok sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pada birokrasi pemkab Mamuju

Kata dia, jika berbicara tentang tahapan pembahasan sejumlah tahapan rangkaian sejumlah peraturan daerah oleh Bapemperda DPRD ia berharap agar dapat segera melahirkan peraturan daerah sebagai pijakan pelaksanaan teknis kegiatan oleh eksekutif dan masyarakat.

“Sehingga diperoleh kepastian hukumnya dengan baik,” ucapnya.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Mamuju Muhammad Gunawan menambahkan, ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Ranperda Induk Pembangunan Pariwisata Mamuju, yakni visi-misi, kebijakan, perencanaan pengembangan wisata, pengawasan dan pengendalian.

“Ini merupakan pendelegasian dari UU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan.

Dalam pasal 9 ayat 3, berbunyi rencana induk pembangunan kepariwisataan diatur dengan peraturan daerah kabupaten atau kota,” imbuhnya.

(fir/referensionline.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!