Diwacanakan Tiap Kelurahan Mendapat Dana Transfer Rp 353 Juta Dari APBN

2enam.com, Mamuju : Sebanyak 8.490 kelurahan di Indonesia bakal mendapat dana transfer sebesar Rp 3 triliun.dan Setiap kelurahan ditengarai menerima Rp 353 juta pertahun.

Pada wacana RUU APBN 2019, pemerintah pusat akan mengalokasikan dana tranfer daerah sebesar Rp 852 triliun. Anggaran itu memuat anggaran Dana Desa (DD) di 74.957 desa, sebesar Rp 73 triliun. Dari Alokasi DD itu, pemerintah pusat berencana memangkas Rp 3 triliun untuk digelontorkan ke 8.490 kelurahan di Indonesia.

Menurut Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Afzal Mahfuz, rencana pengalokasian anggaran kelurahan tersebut, masih digodok Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Hingga kemarin, belum ada kesepakatan, apakah pengalokasian itu akan terealisasi atau tidak.

“Dari Banggar sendiri belum ada keputusan. Apakah masih dibahas Timus (Tim Perumus, red) atau tidak. Nanti saya sampaikan kalau sudah ada kepastian,” ujar Afzal kepada 2enam.com, Kamis 25 Oktober.

Terkait wacana yang diidentikan dengan kepentingan politik, Afzal tak ingin berpikir negatif. Menurut politisi Partai Demokrat itu, selama program yang dicetus bermamfaat bagi masyarakat, ia akan mendukung program tersebut.

“Kalau tepat sasaran dan membawa bermamfaat, saya mendukung. Kami terpilih untuk memperjuangkan masyarakat,” sebutnya.

Sebaliknya kata dia, jika benar rencana kebijakan hanya untuk memuluskan kepentingan politik, Afzal mengaku sangat kecewa. Menurut lelaki yang akrab disapa bang Afzal itu, pemerintah harus berpikir kritis dan produktif untuk menyejahterakan masyarakat.

“Masyarakat kita masih sangat membutuhkan banyak program membangun. Khususnya yang bersinggungan dengan kesejahteraan di sektor kesehatan dan pendidikan. Tapi kalau ada kepentingan politik, saya sangat menyayangkan itu,” tegas politisi bintang mercy itu.

Senada, Wakil Ketua DPRD Mamuju, Sugianto sepakat dengan wacana itu. Menurutnya, anggaran khusus kelurahan bisa memanimalisir kesenjangan antara desa dan kelurahan. Apalagi, anggaran yang digunakan tidak membebani APBD.

“Saya setuju. Kalau ada DD harusnya anggaran kelurahan juga ada. Asas keadilan harus ditegakkan sebagai pemangku kebijakan,” imbuh Sugianto.

Wacana pengalokasian anggaran untuk kelurahan terlontar dari Presiden RI Joko Widodo, saat memberikan sambutan pada peresmian TGG dan PINDESKeL, di obyek wisata Garuda Wisnu Kencana (GWK), Badung, Bali, Jumat 19 Oktober. (54h*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *