2enam.com, Mamuju, Kondisi birokrasi di Provinsi Sulawesi Barat sungguh sangat
ironi. Hal itu lantaran hingga kini telah ada sedert nama yang telah terbukti dan sah melanggar hukum karena terbelit kasus tindak pidana korupsi.
Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Aladin S Mengga menegaskan, hal itu tidak sebabkan oleh kekeliruah model manajerial yang selama ini diterapkan pemerintah dalam mengelola kehidupan birokrasinya. Hal itu dikatakan Aladin sekalgus membatah anggapan yang menyebut pihaknya tak mampu menegakkan prinsip pembinaan serta manajemen birokrasi yang
ideal di level pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
“Kalau dikatakan manajemen birokrasi di Sulbar ini dianggap gagal,saya kira tidak seperti itu juga. Pasalnya, proses manajemen birokrasi itu memakan waktu yang cukup panjang. Tidak dengan serta merta hal itu bisa kita lakukan,” sebut Aladin, Rabu (7/09).
“Pembinaan itu memang sangat panjang, tidak bisa kita begitu ada persoalan begitu kita memutuskan sesuatu,” sambungnya saat ditemui di sela-sela aktivitasnya di Gedung DPRD Sulawesi Barat.
Soal beberapa nama pejabat Eselon II yang terbukti terjerat tindak pidana korupsi, Aladin menyebut, mereka tela menjalani proses pembinaan, baik dari internal birokrasi, mapun pembinaan dalam bentuk hukuman sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Mereka yang terlibat harus dikenakan sanksi. Minimal harus ada upaya pembinaan kepada mereka. Kalau kita di birokrasi itu ada proses pembinaan, beda kalau yang bersangkutan sudah masuk ke ranah hukum,tentu ada sanksinya. Dan kesemuanya itu sudah menjalani sanksinya
masing-masing,” sebut Aladin.
Aladin mengungkapkan, dirinya beberapa kali telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh guna mendiskusikan persoalan hukum yag menjerat beberapa nama pejabat di
lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
“Kami selalu berdisuksi dengan Pak Gubernur untuk membicarakan mereka
para pejabat yang tersangkut masalah hukum. Kami katakan, biarlah mereka diberikan pembinaan, entah itu dari kita di internal birokrasi atau dari sistem hukum yang berlaku,” kata Aladin.
Aladin tak lupa menitip pesan kepada seluruh jajaran internal pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat agar bekerja dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Menjalankan tugasnya secara baik, serta tetap berpatokan pada rel mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Saya berharap kepemimpinan di SKPD maupun jajarannya harus bersih.
Tidak bisa tidak. Bagaimana mereka mengelola keuangan di masing-masing
SKPD kalau aparatnya tidak bersih,” tegasnya.
“Kongkritnya, mereka tidak boleh melakukan tindakan yang berpotensi
melanggar hukum. Tidak boros, serta tetap menjalankan tugas secara efektif dan efisien,” pungkas Aladin S Mengga (MH*)
Komentar