Demokrat Sulbar : Kami Dalam Posisi Penyeimbang

2enam.com, Mamuju, Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) memberikan pernyataan sikapnya terkait posisi mereka saat ini terhadap pemerintahan dan persoalan yang terjadi di Sulbar akhir-akhir ini di Ruang Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulbar.

Dalam pernyataan sikapnya yang di bacakan oleh Ir. Yahuda berdasarkan arahan Ketua DPD Partai Demokrat yang telah digelar dua hari yang lalu melalui rapat pimpinan Partai Demokrat Sulbar menjelaskan, jika Partai Demokrat berada pada posisi penyeimbang.

“Melalui konferensi pers ini kami tegaskan bahwa kami Fraksi Partai Demokrat Sulbar bukan berada pada posisi koalisi dan juga tidak menjadi partai oposisi terhadap pemerintah, tetapi kami berada pada posisi penyeimbang terhadap Pemprov Sulbar,” jelasnya, Selasa (26/12/17).

Namun Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulbar juga memberikan pernyataan sikapnya tehadap persoalan yang terjadi di Sulbar ini, ada punya pernyataan sikap tersebut memuat 5 (lima) poin yakni.

1.Berdasarkan arahan dari Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat kami nyatakan tidak akan ikut ambil bagian dalam usulan hak interplasi, jikalau bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah

2.Pada prinsipnya Fraksi Partai Demokrat Provinsi Sulbar kesalahan membaca teks Pancasila sudah selesai dan kami memberikan kesempatan kepada saudara Gubernur Sulbar dalam.hal.ini bapak Ali Baal Masdar untuk memperbaiki diri dan konsisten mengamalkan nilai Pancasila, serta kami harap untuk tidak lagi membuat polemik baru berupa kekeliruan yang hanya akan jadi bahan tertawaan.

3.Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulbar menyesalkan sikap Pemprov Sulbar , utamanya Gubernur dan Saudara Sekprov dalam menangani konflik antara dokter ahli dengan pihak managemen RSUD Regional Sulbar hingga berujung pada pengunduran diri 17 Dokter Ahli sebagai ASN.

4.Demikian pula Fraksi Demokrat DPRD Sulbar sangat menyesalkan sikap 17 Dokter Ahli yang mengambil sikap mundur dari tugasnya pada RSUD Regional.

Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulbar mengajak agar menjaga kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat Sulbar yang sangat membutuhkan penanganan Dokter Ahli, yang oleh pihak Pemprov menjadi kewajibannya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi warga Sulbar pada umumnya. (74b)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *