Balak-Balakang ; Pemprov Sulbar Ambil Sikap

2enam.com, Mamuju, Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar rapat interen terkait Kepulauan Balak-balakang yang diklaim pihak Kaltim. Permasalahan Balabalakang saat ini menjadi berita hangat diberbagai media cetak dan eletronik.

Mencuaknya persoalan ini dikarenakan Pemprov Kaltim mengklaim pulau Balak-balakang masuk di wilayahnya. Itu tertuang dalam Perda nomor 1 tahun 2016 tentang RTRW Kaltim yang telah disetujui Kemendagri bahwa Balak-Balakang yang menjadi wilayah Sulbar kini menjadi bagian dari Kaltim.

Dengan adanya perihal ini, Penjabat Gubernur Subar, Carlo Brix Tewu langsung menggelar rapat untuk mengambil langkah dan upaya bersama Biro Pemerintahan Sulbar, Biro Hukum, Camat Balak-Balakang , Kadis Perhubungan dan staf ahli Gubernur Sulbar, Selasa 14 Maret 2017 di ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar.

Setelah melihat langsung perda tersebut, Carlo meminta agar semua yang terkait bukti dan dasar hukum dilengkapi termasuk UU yang masuk kategori bahwa kepulauan Balak balakang adalah wilayah Sulbar.

“Saya meminta biro pemerintahan agar segera ke kaltim untuk mengkoordinasikan kepada pihak Kaltim, untuk mencari tahu apa yang menjadi dasar mereka sehingga mengklamim bahwa pulau tersebut adalah bagian dari wilyahnya,” ujar Carlo.

Dari penjelasan biro pemerintahan, yang menjadi dasar yakni peta dari selebet tahun 1982. Carlo meminta supaya biro pemerintahan segera ke kaltim untuk mengkoordinasikan kepada pihak Kaltim, guna mencari tahu apa yang menjadi dasar mereka sehingga mengklaim pulau tersebut adalah bagian dari wilyahnya.

Biro Pemerintahan Sulbar, Sofyan menjelaskan secara hukum, kita memiliki peta asli dari Belanda yang sah. “Dari semua fakta ini menunjukkan bahwa Balabalakang wilayah kita. Kalau kita membahas satu wilayah harus melibatkan Provinsi tetangga, dalam hal Pemprov Sulbar atau kabupaten, namun dengan adanya perda yang dirancang oleh pihak Kaltim, pihak Pemprov Sulbar tidak pernah dilibatkan dalam hal ini,” terang Sofyan.

Lanjut Sofyan, bahwa fakta-fakta hukum semuanya ada di Sulbar. Memang Balak-balakang petanya lebih dekat ke Kaltim. Tapi melalui tim nasional, Kepulauan Balabalakang masuk dalam wilayah Sulbar.

“Melihat letak sisi pulau, akses Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten memang agak jauh. Informasi yang diperoleh bahwa seakan-akan pemerintah Sulbar kurang memberikan perhatian kepada masyarakat. Apalagi masyarakat disana lebih cenderung kepada kalimantan, maka mungkin hal inilah yang menjadi pemicunya,” jelasnya. (krw *)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *