ADPSI dan Forkom Sekwan Gelar Raker Nasional

2enam.com, Lampung : Asosiasi Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Forum Komunikasi Sekretaris Dewan (Forkom Sekwan ) se Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Novotel Bandar Lampung selama tiga hari, Senin – Rabu (9-12/12/2019).

Dalam kesempatan tersebut, ketua panitia sekaligus Plt Sekwan Provinsi Tina Melinda menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh peserta yg hadir dari seluruh Provinsi se-Indonesia. Ia menyampaikan, bahwa kegiatan kali ini merupakan hasil kesepakatan Forkom Sekwan beberapa waktu lalu dalam rapat di Kota Bandung Jawa Barat beberapa waktu lalu yang memberikan kesempatan kepada Provinsi Lampung untuk menyelenggarakan kegiatan hari ini.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi diantara pimpinan DPRD seluruh Indonesia yang baru diantik beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa rakernas hari ini selain bertujuan untuk menjalin silaturahmi juga akan membentuk kepengurusan ADPSI dan pemilihan sekretaris ADPSI periode 2019-2024. Sedangkan kegiatan yang rencananya akan digelar di Jakarta pada tanggal 18-20 Desember mendatang yaitu untuk melakukan pengukuhan sekaligus Rapat Kerja.

“Dan Provinsi Banten sekaligus menyerahkan kepengurusan yang periode sebelumnya dipimpin oleh ketua DPRD Banten dan sekwan Provinsi Banten selaku sekretaris ADPSI exofficio,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim yang ikut hadir menyinggung Soal Pemekaran wilayah yang ada di Sulawesi Barat, menurutnya, bukan hanya Papua saja yang harus menjadi prioritas Pemerintah Pusat, Provinsi Sulbar juga sangat membutuhkan perhatian tersebut soal pemekaran wilayah dan pembangunan.

“Sehingga hari ini Saya menyampaikan dan disaksikan kepada seluruh Anggota DPRD provinsi se-Indonesia, meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Indonesia “Bapak Jokowi Dodo” agar Provinsi Sulbar juga harus menjadi perhatian khusus serta mendapatkan hak yang sama dalam pembangunan dan soal pemekaran wilayah,” kata Rahim.

Rahim juga menyampaikan dirinya meminta agar presiden membuka moratorium untuk pemekaran kabupaten Balanipa.

“Kita harap daerah kita yang kita cintai ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, bukan hanya pada aspek pemekaran pula juga Aspek Pendidikan, Pertanian, Perikanan, Kesehatan dan yang lainnya,” tandasnya.

(Rls/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *