Abdul Rahim Peringatkan BPJS Kesehatan

2enam.com, Mamuju – Menanggapi adanya masyarakat yang tertahan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Regional Sulbar karena tidak dapat membayar biaya perawatan senilai Rp 5 juta, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar, Abdul Rahim angkat bicara.

“Peristiwa ini sangat disayangkan. Ini berkaitan dengan aspek kemanusiaannya. Kita ingin masyarakat miskin yang ada di daerah kita merasakan pelayanan yang maksimal jangan justru ditahan di rumah sakit hanya karena tidak bisa membayar biaya pengobatannya,”kata Rahim di depan pihak BPJS Kesehatan perwakilan Mamuju, pihak RSUD Regional Sulbar, Dinas Kesehatan Sulbar, serta Dinas Sosial Sulbar, Kamis 20 Februari 2020.

Rahim menekan, kepada pihak BPJS Kesehatan perwakilan Mamuju untuk memperbaiki memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga tidak cenderung menyulitkan masyarakat.

“Jika kejadian ini kedepannya tidak diperbaiki, maka saya akan minta BPJS Kesehatan ini dibubarkan saja. Tidak ada gunanya, hanya bisa mempersulit masyarakat,”ujarnya.

Rahim mengaku, dirinya persoalkan kejadian tersebut karena orang yang tadinya ada di dalam pertanggungan pemerintah melalui JKN ternyata itu dikeluarkan.

“Menurut saya itu dikeluarkan secara sepihak, padahal masyarakat miskin juga membutuhkan yang namanya penjaminan kesehatan,”imbuh Rahim.

Dia meminta, BPJS Kesehatan menata ulang SOP agar tidak terlalu cenderung menyulitkan masyarakat. Dia juga mengatakan, bahwa selama ini kinerja BPJS Kesehatan hanya membuat kesulitan bagi masyarakat.

“Karena selama ini kinerja BPJS Kesehatan terlalu membuat sulit dan tidak fleksibel, maka saya minta agar itu diperbaiki dan ditata ulang karena uang yang digunakan bukan uang BPJS Kesehatan, tetapi uang milik negara,”pungkas Rahim.

Menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan perwakilan Mamuju, Putu Ary Wintara mengaku, pihaknya sudah melaksanakan tugas sesuai tupoksi.

“Jadi, masing-masing instansi itu punya kewajiban dan tupoksi. Sesuai dengan kesepakatan kami di pusat, kalau yang namanya terkait dengan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) masing-masing punya tanggung jawab,”kata Putu Ary.

Dia juga mengaku, bahwa pemberian informasi yang dilakukan oleh pihaknya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, menurutnya, tidak ada lagi ketentuan yang tidak dilakukan pihaknya.

“Kami bekerja sesuai dengan tupoksinya kami dan prosedur yang berlaku. Pemberian informasi yang dilakukan oleh petugas di rumah sakit maupun petugas BPJS Kesehatan kantor cabang itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”tutup Putu Ary Wintara.

(Eka)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *