100 Milyar dari SDK-Kalma Harus Tepat Sasaran

2enam.com, Sulbar, Pengamat sosial politik Universitas Indonesia Timur, Faizal Ramadhan menganggap, program Rp. 100 Milyar per tahun per kabupaten
dari pasangan Suhardi Duka (SDK)-Kalma Katta akan sangat bermanfaat
bagi setiap kabupaten. Meski begitu, ia berharap, pemanfaatan program
tersebut bisa dilakukan secara tepat sasaran.

Dalam setiap kesempatan kampanyenya, SDK-Kalma memang cukup sering
menyuarakan sejumlah program prioritasnya. Selain pemerataan anggaran infrastruktur Rp. 100 Milyar per tahun per kabupaten, pasangan nomor urut 1 itu juga berkomiten untuk menggratiskan seragam sekolah untuk
anak usia SMA sederajat, pemberian beasiswa serta jaminan kesehatan
dengan membagikan kartu BPJS.

“SDK-Kalma sebaiknya mengarahkan anggaran Rp. 100 Milyar per kabupaten
itu untuk sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan infastruktur jalan lintas kabupaten. Sektor tersebut yang wajib menjadi perhatian SDK-Kalma, kesemuanya butuh sentuhan pemerintah provinsi untuk membantu kabupaten,” kata Faizal Ramadhan.

Ia menambahkan, SDK-Kalma juga wajib menghadirkan atmosfir investasi yang baik bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Sulawesi Barat.

Menanggapi hal tersebut, SDK menjelaskan, dalam merealisasikan program Rp. 100 Milyar per tahun per kabupaten tersebut, pihaknya bakal
mengajak seluruh pemerintah kabupaten untuk membahas apa dan bagaimana peruntukan anggaran tersebut.

“Program Rp. 100 Milyar itu memang untuk membiayai kebutuhan dasar dan
utama di setiap kabupaten. Untuk perencanaannya, kita akan mengadakan
Focus Group Discussion (FGD) dengan para Bupati, pihak Bappeda kabupaten, serta sejumlah intansi terkait. Kemudian kita akan rilis ke publik soal proyek mana saja yang akan dikerjakan dengan menggunakan anggaran tersebut,” jelas SDK.

Urusan menciptakan atmosfir investasi yang sehat, Bupati Mamuju Dua
periode itu menyebut, birokrasi yang sehat akan jadi jawaban untuk
mewujudkan hal itu. Jika dipercaya memimpin pemeritahan di Sulawesi
Barat, SDK menyebut akan menerapkan sistem birokrasi yang jauh lebih baik di Sulawesi Barat.

“Daerah bisa maju kalau ada swasta. Karena dengan itu akan membuka
lapangan kerja. Kedepan, sistem birokrasi kita harus diperbaiki.
Birokrasi mestinya jauh lebih melayani, itu yang akan kita lakukan,” demikian SDK. (MH*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *